APBN Defisit Rp180,4 Triliun per Mei 2026, Menkeu: Kondisi Fiskal Masih Aman

ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kondisi fiskal yang tetap terjaga didukung oleh peningkatan kinerja pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang menunjukkan tren membaik.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, pendapatan negara berhasil terkumpul Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp958,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau meningkat 22,1 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun dengan pertumbuhan 0,7 persen secara tahunan.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut meningkat 34,4 persen secara tahunan.

Kenaikan belanja terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.059,3 triliun atau naik 52,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9 persen secara tahunan. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun, meningkat 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp306,1 triliun atau masih mengalami kontraksi 4,9 persen secara tahunan.

Meski APBN masih mengalami defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer berada pada posisi surplus Rp58,6 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal yang dinilai masih cukup kuat dalam mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang negara.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.